Heked by Hacker

Sejarah JDIH DPD RI

Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik bersih dan bertanggung jawab guna memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan dokumen dan informasi hukum terutama hasil dari perjuangan DPD RI. Kinerja kelembagaan dalam bentuk produk-produk legislasi harus dapat diakses oleh para pemangku kepentingan DPD sehingga kinerja lembaga dan anggota DPD melalui produk-produknya dapat diketahui sampai ke daerah.

Melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI maka terbentuklah unit kerja pengelola website JDIH DPD RI dengan nama Bidang Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Pusat Daerah dibawa Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum. Sebagai unit kerja baru, tentu masih memiliki tugas yang sangat berat. Menyadari hal tersebut, Bidang DJIH DPD RI menjalin kerjasama dengan unit-unit kerja lain baik internal maupun eksternal. Secara rutin juga melakukan koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai induk dari JDIH. Dalam mensosialisasikan JDIH DPD RI kepada stakeholder dan masyarakat, dilakukan kegiatan penguatan kelembagaan JDIH bekerjasama dengan pengelola JDIH di daerah.